BONDOWOSO| Berita-kompas.com – Puluhan mahasiswa menggeruduk halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jumat (12/6/2026). Bukan dengan batu atau yel-yel keras, melainkan dengan spanduk bertuliskan tuntutan tegas: wujudkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk warga miskin ekstrem.
Mereka adalah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Brawijaya At Taqwa IAI At Taqwa Bondowoso. Sejak pukul 08.00 WIB, sekitar 40 orang mulai bergerak dari Jembatan Kironggo, Kelurahan Blindungan. Sepanjang Jalan Yos Sudarso hingga Jalan Letnan Karsono, mahasiswa berjalan kaki dengan tertib, sesekali meneriakkan slogan “Bayar PBB? Rakyat Mati!”, disambut lambaian tangan warga yang penasaran.
Tepat pukul 09.00 WIB, massa tiba di pelataran kantor bupati. Sejumlah poster bertuliskan “Desil 1 Merana, Janji Manis Tinggal Cerita” dan “PBB Nol Rupiah, Bukan Sekadar Slogan” langsung menghiasi pagar depan.
Janji Pilkada 2024 yang Mengendap
Di atas panggung orasi dadakan, perwakilan PMII, Rifki, dengan lantang menagih komitmen para petahana saat masa kampanye Pilkada lalu.
“Saat minta suara, kalian jago menjanjikan pembebasan PBB untuk warga miskin ekstrem. Sekarang, mana buktinya? Jangan biarkan rakyat Desil 1 tetap mengangsur pajak di atas tanah kering mereka sendiri!” teriak Rifki disambut tepuk tangan puluhan kader.
PMII menyoroti ketiadaan kejelasan mekanisme, jadwal, dan data pasti penerima manfaat. Mereka mendesak Pemkab Bondowoso untuk membuka suara dan menyampaikan peta jalan realisasi program tersebut.
Pemkab: Data Masih Divalidasi, Target Akhir 2026
Tak seperti aksi yang kerap berujung ricuh, gelombang demonstrasi ini justru berakhir dengan dialog terbuka di tengah panasnya sinar matahari. M. Fathor Rozi, Sekretaris Daerah Bondowoso, turun langsung menemui perwakilan mahasiswa.
Dengan didampingi sejumlah pejabat teknis, Fathor Rozi menjelaskan bahwa pemerintah sedang dalam proses verifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami tidak ingkar janji. Saat ini, validasi data masih berjalan. Ada sekitar 39.419 keluarga atau 87.032 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem. Proses ini ditargetkan selesai akhir 2026. Kami minta waktu, karena kebijakan ini harus tepat sasaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Penjelasan itu disambut dengan sikap kritis mahasiswa, namun tetap dalam koridor kondusif. Rifki kemudian menegaskan bahwa PMII akan terus mengawal hingga program benar-benar terealisasi.
“Kami tidak puas dengan jawaban ‘masih diproses’. Kami minta jadwal pasti dan mekanisme transparan. Rakyat tidak bisa menunggu lama,” tegasnya.
137 Personel Dikerahkan, Aksi Berakhir Damai
Di sisi pengamanan, Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H. memimpin langsung operasi. Sebanyak 137 personel gabungan diterjunkan: 87 dari Polres, 20 dari Kodim 0822, 15 Satpol PP, 10 Dinas Perhubungan, dan 5 tenaga kesehatan.
Seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan tertib. Tak ada benturan, tak ada pelemparan, apalagi penangkapan. Usai dialog, massa aksi berdiri dengan gagah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seusai itu, mereka kembali berjalan kaki ke titik kumpul dan membubarkan diri sebelum pukul 11.00 WIB.
“Kami mengapresiasi semua pihak. Aksi damai ini bukti bahwa ruang demokrasi di Bondowoso hidup. Polri hadir untuk menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga stabilitas,” ujar Kompol I Gede Suartika kepada wartawan.
Pesan Moral: Demokrasi Bukan Sekadar Euforia
Aksi yang digelar Jumat pagi itu meninggalkan catatan penting. Di tengah hingar-bingar politik elektoral, suara mahasiswa mengingatkan bahwa janji pembangunan harus berbuah kebijakan, bukan sekadar kampanye manis.
Dengan berakhirnya aksi yang tertib dan dialog yang terbuka, publik Bondowoso kini menunggu langkah nyata Pemkab: apakah pembebasan PBB untuk miskin ekstrem akan benar-benar terwujud, atau sekadar menjadi dokumen usang di lemari birokrasi.
Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti: PMII Bondowoso berjanji akan kembali jika janji itu terus menguap.
Editor : Bamz
