Beritakompas.com, Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi kinerja Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat yang dinilai tidak serius dalam menangani permasalahan banjir di Jakarta Barat Khususnya.
Hal itu di lihat dari mangkrak nya Proyek pembangunan drainase bawah tanah (Jacking) Jl Daan Mogot Km 13 dan Pompa Departemen Agama Kecamatan Cengkareng, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm Jakarta Barat Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan nilai Rp 6 miliar
Dari pantauan awak media sudah hampir satu tahun mangkraknya proyek tersebut dituding menjadi penyebab biang kemacetan di daan mogot arah Cengkareng menuju grogol.Bahkan tak jarang proyek mangkrak tersebut juga menjadi penyebab sesama pengendara saling senggol,karena makan jalan satu lajur.
“Siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek mangkrak yang menelan anggaran 6 milyar tersebut?.Dimana peranan walikota Jakarta Barat pun tak terlihat untuk mendorong agar proyek tersebut segera dirampungkan.Kemana peran aparat penegak hukum dalam mengawasi pembangunan yang menggunakan uang rakyat.Sepertinya semua diam.”Kata Darsuli,SH salah satu Aktivis dan juga berprofesi sebagai Advokad pada wartawan.(2/11/2023)
Ia sangat menyayangkan proyek yang menelan anggaran milyaran tersebut mangkrak tanpa kepastian seperti proyek tak bertuan.Padahal kata dia itu proyek pemerintah sebagai upaya dalam pengendalian banjir di Jakarta Barat terutama wilayah Cengkareng timur dan Wilayah Kedaung.
“Kalau mangkrak begitu terkesan mubazir menghamburkan anggaran dan merugikan pemerintah dan masyarakat.”kata Darsuli
Ia juga meminta pihak aparat penegak hukum seperti kejaksaan negeri Jakarta Barat juga peka terhadap pengelolaan anggaran oleh pemerintah yang berdampak merugikan masyarakat.
“Kami sebagai masyarakat juga meminta pihak kejaksaan negeri Jakarta Barat untuk menelusuri dugaan yang mengarah pada tindakan korupsi oleh pihak terkait menjadi penyebab proyek tersebut bisa mangkrak.Masyarkat berhak tau hal itu,karena sangat merugikan masyarakat.”tegasnya
(Wawan)